JK Kritik Manajemen Krisis Pemda Tangani Gempa Palu

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik kesigapan pemerintah daerah pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Dia menyatakan pentingnya pengetahuan manajemen krisis tentang bencana alam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk kepala daerah.

Berkaca dari gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, JK melihat pemerintah setempat kehilangan kendali pascabencana. Menurutnya, penanganan bencana saat itu lebih banyak dilakukan oleh prajurit TNI dan relawan.

"Minggu lalu saya ke Palu melihat bencana. Semua yang memegang kendali tentara, semua bantuan lewat Korem, satgas lewat Korem, yang mengatur tentara. Ke mana aparat sipil? Ke mana kantor gubernur? Ke mana kantor wali kota?" ujar JK saat memberikan pembekalan pelatihan pada peserta Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/10).

JK tak menampik terputusnya jaringan listrik dan telekomunikasi menyulitkan aparat Pemda Palu untuk menyalurkan bantuan. Namun, menurutnya, justru mekanisme penanganan dan pola kepemimpinan itu yang mesti dipelajari oleh pemerintah daerah.

"Begitu tidak ada handphone, begitu listrik tidak ada, mati semua. Tapi kenapa tentara bisa, karena dia punya hierarki yang kuat. Tentu ini jadi pertanyaan karena kalau keadaan kritis mestinya yang dibutuhkan pemerintah," tuturnya.

Prajurit TNI dibantu Tim SAR dan para relawan mencari korban pascagempa di bawah reruntuhan puing Hotel Roa Roa, PAlu. (Dok. Puspen TNI)

JK menyadari tak mudah bagi masyarakat sipil untuk memiliki manajemen krisis setanggap prajurit TNI. Sebab, prajurit TNI sejak awal telah dididik dengan disiplin tinggi dan mereka didatangkan dari luar lokasi bencana.

"Tapi maksud saya, dari sekarang kita harus beri pelajaran tentang manajemen krisis. Apa yang terjadi, apa yang harus diperbuat, leadership apa yang dibutuhkan dalam kondisi krisis seperti itu," kata JK.

Pasalnya, kata JK, dalam kondisi bencana seperti itu sosok pemimpin memang sangat dibutuhkan. "Memang gubernurnya ada, tapi memang sulit memerintah karena kehilangan sistem," ujarnya.

Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 SR memicu tsunami terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah terjadi pada 28 September lalu. Evakuasi korban akan dihentikan pada 11 Oktober mendatang.

Jumlah korban yang meninggal dunia akibat musibah gempa dan tsunami tersebut hingga Minggu pukul 17.00 WITA tercatat mencapai 1.944 orang.

(pris/pmg)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2OIFzJf