Hal itu diungkap karena pemerintah daerah terdampak bencana dan provinsi disebutkan tak sanggup memenuhi kebutuhan huntap untuk korban bencana yang mencapai ribuan unit.
"Diharapkan dukungan dan bantuan dari semua pihak baik dari pemerintah pusat dan yayasan atau lembaga donor kemanusiaan, dengan niat yang tulus ikhlas atas nama kemanusiaan. Bukan untuk kepentingan lain agar turut serta membantu dan menolong meringankan beban penderitaan masyarakat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mohamad Hidayat Lamakarate di Sigi, Selasa (2/7) seperti dilansir Antara.
Ia menyatakan pemda-pemda siap mencarikan lahan pembangunan huntap bagi pihak yang ingin memberi bantuan huntap untuk pengungi korban bencana. Data termutakhir, sekitar 33.902 jiwa harus direlokasi akibat bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi September tahun lalu tersebut.
"Pemerintah daerah siap mengarahkan dan memfasilitasi lokasi-lokasi mana saja yang layak untuk dijadikan lokasi hunian tetap sebagai ganti tempat tinggal warga masyarakat yang rumahnya hilang," ujar Hidayat.
Kemarin, Menkopolhukam Wiranto didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil menghadiri peletakan batu pertama huntap di Pombewe, Sigi.
Di depan Wiranto, Hidayat menyatakan kebutuhan huntap untuk para pengungsi adalah sebanyak 8.809 unit yang tersebar di Palu, Sigi dan Donggala.
Menkopolhukam pemerintah di daerah siap mencarikan lahan pembangunan huntap bagi pihak-pihak yang ingin memberi bantuan huntap bagi pengungi korban bencana yang hingga data terakhir 33.902 jiwa harus direlokasi.
"Pemerintah daerah siap mengarahkan dan memfasilitasi lokasi-lokasi mana saja yang layak untuk dijadikan lokasi hunian tetap sebagai ganti tempat tinggal warga masyarakat yang rumahnya hilang,"ujarnya.
Wiranto sendiri enggan proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa di Sulawesi Tengah, mangkrak.
"Kita akan laksanakan pada hari ini untuk acara peletakkan batu pertama. Nah ini jangan sampai kita ikut-ikutan yang dulu ya peletakkan batu pertama acaranya bagus dan megah habis itu berhenti, istilahnya mangkrak," kata Wiranto.
 Salah satu kompleks hunian bagi korban relokasi akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko) |
Wiranto mengatakan peletakkan batu pertama sebuah proyek pembangunan pascabencana harus dijadikan momentum. Ia pun berharap agar para pengusaha dan sumber daya manusia lokal dilibatkan dalam proses pembangunan huntap. Dengan cara tersebut, ia yakin bisa turut membantu menghidupkan kembali roda ekonomi di daerah tersebut.
Wiranto menyatakan pemerintah berencana membangun 8.788 huntap di tiga lokasi di Sulteng. Tiga tempat itu adalah Tondo-Talise (3.378 unit), Pombewe (1.500 unit), dan Duyu (450 unit). Meski sederhana, ia menegaskan rumah yang dibangun pemerintah dibantu swasta itu didesain tahan terhadap gempa bumi.
"Untuk huntap ini memang ada beberapa tahap, tidak sekaligus dibangun," ujarnya.
Saat berada di Kantor Gubernur Sulteng, Menteri ATR Sofyan menyatakan pemerintah pun memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada para penerimanya.
Sofyan mengatakan rencana pemberian SHM saat ini hanya menunggu Pemprov Sulteng menyerahkan data warga yang berhak menerima huntap tersebut. Pasalnya, sambung Sofyan, data yang diserahkan Pemprov Sulteng beberapa waktu lalu masih memerlukan verifikasi ulang.
"Datanya itu bergerak. Karena itu perintah Pak Menko (Menkopolhukam Wiranto), 2 minggu ke depan datanya harus sudah final sehingga tidak bergerak lagi," ujarnya.
Terpisah, Menkopolhukam Wiranto menyatakan pemerintah membutukan data yang akurat untuk memulai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia berkata akurasi data merupakan hal yang harus dipenuhi guna menyelesaikan penyerahan huntap bagi korban gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulteng nantinya.
[Gambas:Video CNN] (Antara/kid) from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2FGkf1t
No comments:
Post a Comment