Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memprediksi proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain akan menelan biaya sebesar US$23 miliar-US$33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.
"Di awalnya kami masih melihat porsi pemerintah dan swasta itu 50:50. Tapi porsi pemerintahnya masih bisa dikurangi lagi kalau pemerintah melakukan manajemen aset," kata Bambang di kantornya, Senin (30/4).
Manajemen aset yang dimaksud Bambang adalah terkait pengelolaan bangunan kantor pemerintah di Jakarta setelah ibu kota dipindahkan. Pemerintah bisa mendulang potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penggunaan fasilitas kantor pemerintah tersebut.
Dana yang bersuber dari PNBP itulah, kata Bambang, yang akan dialokasikan untuk membantu pembangunan gedung pemerintahan baru di calon ibu kota. Namun, ia belum merincikan detail rencananya penggunaan fasilitas kantor pemerintah jika betul ibu kota akan dipindahkan.
"Paling penting pembiayaan nanti kami upayakan tidak memberatkan APBN. Kalau ada kontribusi APBN kami buat seminimal mungkin," tuturnya.
Skema pendanaan lain yang bakal dipertimbangkan pemerintah adalah mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pembahasan tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali mengemuka. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan pemindahan ibu kota ke luar Pulau jawa.
Terkait lokasi ibu kota baru, Bambang menuturkan salah satu pertimbangan utamanya adalah minim risiko bencana alam. Atas dasar tersebut, ia menuturkan pihak Bappenas telah mengidentifikasi beberapa wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana rendah sehingga berpotensi menjadi ibu kota baru.
Seluruh wilayah itu, berlokasi di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera bagian timur, Pulau Kalimantan seluruhnya, dan Sulawesi bagian selatan. Namun demikian, pemerintah belum menentukan lokasi pasti dari calon ibu kota.
[Gambas:Video CNN] (ulf/agi)
No comments:
Post a Comment