Polri Tak Mau Komentar soal Kapolsek Dikerahkan Dukung Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian RI atau Polri secara institusi belum memberikan komentar maupun sikap tegas menindaklanjuti pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Ajun Komisaris Sulman Azis yang mengatakan bahwa dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut untuk menggalang dukungan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian nampak menghindari kehadiran wartawan saat menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus), di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, (1/4). Tito lebih sering menunduk dengan muka masam. Ia enggan menjawab satu pun pertanyaan yang dilayangkan awak media.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Irjen Pol. Mohammad Iqbal sementara itu tak berkomentar banyak menanggapi pernyataan Sulman Azis tersebut. Menurutnya persoalan itu sudah diklarifikasi langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar.

"Itu sudah dikomentari Kabid Humas Polda Jabar, biar satu narasi di situ," kata Iqbal di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Kadiv Humas Polri M. Iqbal. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Mantan Wakapolda Jatim itu hanya menegaskan situasi saat ini dan jelang hari pemungutan suara 17 April nanti berjalan kondusif. Dia menjamin keamanan di Indonesia terkendali.

"Yang jelas situasi dan kondisi keamanan sampai saat ini dan menjelang 17 April pemungutan suara dalam keadaan aman," kata Iqbal.

"Pada prinsipnya semua masyarakat tidak usah kawatir enggak usah takut sampai ke TPS. TNI-Polri menjamin keamanan itu," kata Iqbal.

Sulman Azis sebelumnya mengaku diperintahkan Kapolres Kabupaten Garut menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

Sulman menyebut perintah itu terjadi pada Februari lalu. Para kapolsek, lanjut Sulman, diancam akan dimutasikan. Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap kapolsek jika paslon 01 kalah di wilayahnya

Mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis. (Courtesy of Detikcom)

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan Sulman.

Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.

Menanggapi mutasi Sulman ke Polda Jabar, Trunoyudo menyebutnya sebagai mutasi biasa yang rutin dilakukan di tubuh Polri.

Sulman dimutasi ke fungsi Direktorat Lalu Lintas sebagai salah satu kepala unit di Polda Jabar sesuai Surat Telegram 499/II/Kep/2019 tentang mutasi rutin personel Polri.

Aktivis Haris Azhar pernah menyampaikan bahwa kepolisian tengah mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019. Ia mengklaim memiliki data mengenai hal tersebut di sejumlah wilayah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, tidak membantah ada anggotanya di sejumlah wilayah melakukan pendataan seperti yang disebut Haris. Namun, menurutnya, pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta rawan konflik.

(frd/gil)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2Ul3f9C