Juru bicara BPN, Ferdinand Hutahaean mengatakan para emak-emak itu tergabung dalam relawan Pepes.
"Mereka itu dari relawan Pepes. Saya tidak tahu kepanjangannya apa. Tapi mereka memang dari Pepes. Mereka sudah dapat sertifikasi dari BPN," kata Ferdinand saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/2).
Emak-emak yang tergabung dalam relawan Pepes itu menuai kontroversi setelah beredar rekaman aktivitas kampanye mereka dari rumah ke rumah.
Dalam rekaman yang beredar di media sosial, sejumlah ibu-ibu itu mengatakan dengan bahasa Sunda bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis jika menang Pilpres 2019."Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin," kata dia.
Dalam bahasa Indonesia perkataan itu berarti: "suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin".
Pepes sendiri adalah akronim dari Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi. Namun Ferdinand mengaku tidak tahu siapa dalam tubuh BPN yang mensertifikasi Pepes sebagai bagian dari relawan Prabowo-Sandi.
"Prabowo tidak menandatangani langsung. Relawan itu disertifikasi bisa oleh Ketua (BPN), Wakil Ketua, Direktur Relawan," ujar Ferdinand.
Lebih lanjut Ferdinand menegaskan BPN tidak mengarahkan isu kepada para relawan termasuk Pepes. Isu yang diangkat para relawan di berbagai daerah disebut Ferdinand dibahas secara mandiri oleh relawan itu sendiri. Meski demikian Ferdinand menolak jika kampanye emak-emak di Karawang itu dikategorikan sebagai kampanye hitam.
Menurut Ferdinand para ibu-ibu itu hanya menyampaikan kekhawatiran mereka seandainya Jokowi terpilih kembali."Mereka itu sampaikan apa yang mereka rasakan dan duga akan terjadi. Jadi mereka menyampaikan prasangka," kata Ferdinand.
Kekhawatiran emak-emak itu diduga oleh Ferdinand disebabkan oleh sejumlah hal. Pertama, kata dia, menyangkut isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang dinilai marak di era Presiden Jokowi.
Isu LGBT itu juga disebut Ferdinand diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ferdinand tak menjelaskan secara rinci soal ini. Dia hanya menyebut dalam RUU PKS dugaan membolehkan praktik LGBT.
"Ada informasi hal-hal seperti ini (LGBT) tak boleh dikecam, karena nanti dianggap lakukan kekerasan terhadap kelompok tertentu," kata dia.
Hal lain yang memicu kekhawatiran emak-emak itu, diduga Ferdinand karena ada polemik soal volume azan.
"Baru pada rezim inilah azan jadi diributkan dan jadi isu yang harus diperbincangkan. Bahkan masyarakat minoritas berani protes azan. Ini pertanda tidak baik dan zaman dulu tidak ada. Atas inilah emak-emak itu kampanye, mereka sampaikan prasangkanya," kata Ferdinand.
"Jadi ini bukan kampanye hitam. Ini sama seperti saya menyebut 'Jika menang saya khawatir ekonomi Indonesia ambruk'. Itu bukan kampanye karena saya punya dasar, data-data mendukung kekhawatiran saya. Model berpikir emak-emak itu sama seperti saya," ujarnya menambahkan.
Dia pun menantang Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk menjawab kekhawatiran emak-emak di Karawang itu dengan argumentasi. Bukan dengan melaporkan ke polisi dan menyebutnya sebagai kampanye hitam."Pesan kami ke pemerintah terutama Jokowi dan timnya, isu ini silakan dibantah dengan argumen politik juga. Jangan sedikit-sedikit penjarakan orang, lah,"kata Ferdinand.
Kampanye emak-emak di Karawang itu menjadi viral lewat video yang diunggah oleh akun @citrawida5 di twitter. Jejak digital unggahan tersebut telah hilang. Tetapi polisi telah berhasil mengamankan pemilik akun @citrawida5.
Ferdinand menyebut akan memberikan bantuan kepada emak-emak di Karawang jika sampai berurusan dengan polisi.
"Saya baru dengar bahwa ada yang melaporkan mereka ke polisi. Saya tidak tahu apakah mereka ditangkap atau tidak. Tapi tentu kami akan memberikan bantuan hukum kepada mereka," ujar Ferdinand. (wis)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2SYZWoo
No comments:
Post a Comment