Dengan demikian, ia melanjutkan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk menempati posisi-posisi yang vital.
Pembangunan SDM, sambung Moeldoko, merupakan tindak lanjut Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah gencar melakukan pembangunan infrastruktur empat tahun lamanya. Infrastruktur yang terbangun pasti akan mendatangkan investasi. Setelah investasi masuk, tentu dibutuhkan SDM mumpuni demi merealisasikan investasi tersebut.
Jika pemenuhan tenaga kerja dalam negeri bisa dipenuhi, Jokowi yakin kebutuhan TKA akan berkurang. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per akhir 2017, jumlah TKA ada di angka 85.974 orang atau memang meningkat 14,91 persen dari posisi akhir 2016 74.813 orang.
"Kalau investor masuk, Indonesia sudah siap SDM yang punya keahlian. Ketika menyiapkan SDM, maka investor juga punya kepastian bahwa investasinya di Indonesia bisa berjalan," jelasnya, Jumat (23/11).
Lebih lanjut ia menuturkan, alasan tersebut baru terungkap ketika Jokowi mengumpulkan seluruh jajarannya di dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Bogor, Rabu (21/11). Tak heran, kala itu ia meminta jajarannya untuk merevitalisasi pendidikan vokasi dan penataan kembali kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk tahun depan.
"Presiden di dalam ratas tentukan kebijakan bahwa tahun depan titik berat pembangunan di SDM," imbuh dia.
Fokus pembangunan di dalam SDM juga tercermin dari kebijakan anggaran yang akan ditempuh pemerintah tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Jokowi telah memintanya untuk menilik ruang fiskal yang cukup agar pendidikan vokasi punya ruang lebih di dalam Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Sejauh ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp492 triliun dan anggaran vokasi yang dialokasikan ke pagu beberapa kementerian, seperti Kementerian Ketengakerjaan dan Kementerian Perindustrian.
"(Kemampuan anggaran) ini agar bisa ditingkatkan dan kemudian kami akan lihat apakah bisa diakomdasikan di dalam anggaran yang sekarang sudah ada di dalam tahun 2019," jelas Sri Mulyani.
Di samping itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengerjakan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif perpajakan bagi perusahaan yang mau menyelenggarakan pendidikan vokasi.
Kebijakan itu sendiri bernama super deduction tax, di mana pemerintah memberikan pengurangan faktor pengurang Pajak Penghasilan (PPh) (tax allowance) secara jumbo agar PPh yang dibayarkan badan usaha itu semakin kecil.
Rencananya, perusahaan yang memanfaatkan pendidikan vokasi akan diberikan tax allowance sebesar 200 persen. Sementara itu, perusahaan yang memanfaatkan jasa riset dan pengembangan (Research and Development/R&D) akan diberikan tax allowance hingga 300 persen.
"Jadi, sekarang ini kualifikasi dari pelatihan yang akan masuk dalam insentif perpajakan mendapatkan super deduction sedang difinalisasi. Nantinya, kebijakan itu segera dikeluarkan dengan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian," tandasnya.
(glh/bir)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2R8nMcm
No comments:
Post a Comment