Namun demikian, hingga kini pemerintah belum merinci mekanisme pembagian dana kelurahan yang mencapai Rp3 triliun. "Nanti kami bahas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk alokasinya. Karena kan ada beberapa strata kelurahan. Antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya ada perbedaannya," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/11).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menjelaskan berdasarkan alokasi dana desa, pemerintah memberikan 77 persen dari total dana kepada seluruh desa secara merata.
Kemudian, 20 persen dana akan ditambahkan ke desa-desa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografisnya. Sementara, 3 persen lainnya ditambahkan untuk daerah tertinggal atau sangat tertinggal.
Nah, untuk dana kelurahan, nantinya berasal dari dana desa yang mencapai Rp73 triliun pada 2019, dimana usulan pemerintah untuk menggunakan Rp3 triliun sebagai dana kelurahan telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 pada akhir Oktober lalu.
Dana kelurahan ini akan dicairkan melalui Dana Alokasi Umum untuk sekitar 8.122 kelurahan di Indonesia dan pengalokasian ini akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri.
"Kabupaten yang memiliki lurah dan desa, maka dana kelurahannya minimal sama dengan dana desa paling kecil atau 10 persen dari dana bagi hasil dari APBD, lalu dikurangi DAK," kata Sri Mulyani, Jumat (2/11) lalu.
Selain itu, pengalokasian dana ini juga akan diatur melalui Peraturan Pemerintah, APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyiapkan aturan dalam pencarian dana kelurahan ini. Ia melihat penggunaan dana kelurahan dibutuhkan untuk mencegah ketimpangan perekonomian dengan desa.
(mjs/bir)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2B3Vc6y
No comments:
Post a Comment