Hal itu dipertimbangkan menyusul bencana alam yang sering terjadi, termasuk gempa bumi dan tsunami yang mengguncang Kabupaten Donggala dan Kota Palu di Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) lalu.
Ia bilang, instrumen ini sudah dalam proses kajian, namun pemerintah masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara sesama anggota Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (International Monetary Fund-World Bank/IMF-WB).
"Nanti dalam pertemuan tahunan IMF-WB, kami akan kumpulkan para ahlinya supaya Indonesia bisa menciptakan instrumen baru untuk support suatu daerah yang terkena bencana," ujar Ani, sapaan akrabnya di Kementerian Keuangan, Senin (1/10).
Menurutnya, instrumen pembiayaan ini dibutuhkan karena Indonesia sering diguncang bencana alam. Secara geografis, letak Indonesia merupakan titik pertemuan beberapa lempengan bumi sehingga menjadi lokasi yang rawan bencana.
"Kalau dilihat dari lokasi geografis, tentu kami perlu mengantisipasi terus menerus. Jadi ada beberapa langkah yang kami pikirkan dan kami akan coba lakukan dalam waktu yang sangat segera, sehingga daerah memiliki kesiapan dan tanggung jawab," paparnya.
Kendati begitu, ia belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai target-target dari pembentukan asuransi bencana ini.
Beberapa waktu lalu, kementeriannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu memang sempat mewacanakan pembentukan asuransi Barang Milik Negara (BMN) dengan perluasan asuransi pada bencana alam.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan negara memiliki aset mencapai Rp2.183 triliun sampai semester I 2017 yang siap diasuransikan.
Ia menjelaskan asuransi ini tak hanya dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana alam, tetapi juga agar pemulihan aset negara dari bencana alam tak terus menerus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang.
"Makanya kalau mau diasuransikan, kami buat program, mana yang akan diasuransikan lebih dulu. APBN tidak mungkin dipakai tanpa perencanaan yang jelas, meski untuk asuransi kekayaan negara," katanya, awal tahun ini.
Sebagai gambaran, dari jumlah BMN per semester I 2017, porsi terbesar berupa tanah milik pemerintah yang mencapai 46,4 persen dari total nilai BMN.
Selanjutnya, jalan, irigasi, dan jaringan 16,2 persen, gedung dan bangunan 9,1 persen, peralatan dan mesin 8,3 persen, aset kemitraan dengan pihak ketiga 6,1 persen, dan konstruksi dalam pengerjaan 5,4 persen.
Sisanya, aset persediaan 3,8 persen, aset tetap lainnya 2,5 persen, penghentian aset dari penggunaan operasional 1,5 persen, dan aset tak berwujud 0,8 persen. (uli/lav)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2y3YKmJ
No comments:
Post a Comment