"Mulai hari ini, roda pemerintahan di sana tidak bisa dibilang lumpuh. Kalau kemarin iya. Kami sudah kirim radiogram ke daerah untuk membantu," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10).
Untuk membantu pelayanan pemerintahan di Sulawesi Tengah, Tjahjo mengatakan telah menunjuk satu direktur jenderal untuk komunikasi dan membangun posko. Posko itu menjadi tempat pengaduan serta pelayanan masyarakat. Saat ini, kata Tjahjo, fokus posko memang masih terkait penanganan bencana.
"Tapi apa pun dalam konteks pemerintahan daerah harus jalan," tutur Tjahjo.
Selain itu, katanya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah guna menyiapkan satu ruangan untuk mengurusi hal administrasi. Ruangan itu disiapkan dalam bentuk tenda di depan rumah gubernur.
Kemendagri juga mengerahkan sekitar 50 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dari Manado dan Makassar guna membantu tata kelola pemerintahan daerah.
Sebelumnya, hal serupa disampaikan Menkopolhukam Wiranto. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemkot Palu, dan Pemkab Donggala masih berjalan dengan baik.
 Foto udara rumah-rumah warga yang hancur akibat gempa 7,4 pada skala richter (SR) di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) |
BNPB: Bantuan Asing Bukan Tolok Ukur Bencana Nasional
Sementara itu, di dunia politik Indonesia ramai permintaan agar pemerintah menetapkan status bencana di Sulteng sebagai Bencana Nasional. Namun, hingga saat ini, pemerintah Indonesia tak menetapkan status bencana nasional karena pemerintah daerah masih bisa berjalan.
Di satu sisi, pemerintah membuka pintu untuk menerima bantuan internasional guna mempercepat proses evakuasi dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak gempa-tsunami di Palu, Donggala, dan sekitarnya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo mengatakan pemberian bantuan asing di Sulawesi Tengah bukan menjadi tolok ukur status bencana di sana sebagai bencana nasional.
"Tak ada kaitannya menerima bantuan asing dengan tingakat status bencana. Status bencana di Sulawesi Tengah adalah bencana daerah bukan bencana nasional. bencana nasional itu kalau semuanya kolaps," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (2/10).
Ia mengatakan pemerintah Indonesia pernah menerima bantuan asing pada beberapa bencana sebelumnya. Namun, status bencana masih tetap bencana daerah, bukan bencana nasional.
"Saat gempa Yogyakarta 2006, gempa bumi Sumbar 2009, erupsi Gunung Merapi 2010, saat itu, Presiden juga menyatakan welcome, menerima bantuan internasional sesuai dengan kebutuhannya, tapi bencananya statusnya tetep bencana daerah," ujar Sutopo.
 Petugas mengumpulkan bantuan paket rendang di posko bantuan bencana gempa dan tsunami Palu dan Donggala, di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, di Padang, Senin (1/10). (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra) |
Lebih lanjut, Sutopo mengatakan Menkopolhukam Wiranto telah ditunjuk sebagai koordinator untuk bantuan asing. Sebanyak 26 negara dan dua organisasi internasional sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia.
Sutopo mengatakan semua bantuan yang diberikan asing harus bisa menunjang penanganan bencana dan tidak membebani pemerintah Indonesia. Sutopo juga menekankan, pemerintah Indonesia, potensi nasionalnya masih sanggup untuk mengatasi penanganan darurat bencana di Sulawesi Tengah hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Pemerintah indonesia hanya butuh kebutuhan yaitu pesawat udara yang mampu landing di landasan berukuran 2.000 meter, tenda, water treatment, genset, rumah sakit, tenaga medis, dan fogging," kata Sutopo soal bantuan internasional yang bisa diterima untuk membantu warga terdampak gempa Sulteng.
(chri) from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2xUiyto
No comments:
Post a Comment