"Pendekatan semacam itu, dari fakta hasil pemilu (sebelum-sebelumnya), tidak berpengaruh. Apalagi sekarang orang tidak punya pilihan, karena ketika mencari referensi, kan, isinya cuma caci maki," ujar Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters, Adhie M Massardi dalam pengenalan PSV di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).
PSV sendiri merupakan sebuah perkumpulan yang menarik relawan atau masyarakat swing voters di 150 kota di Indonesia. Mereka mengklaim akan bekerja dengan mengawasi konten pemilu yang dilakukan kedua paslon selama masa kampanye.
Massardi menilai, pemberian dana kelurahan tak akan mampu menarik simpati swing voters. Pasalnya, swing voters tak lagi melihat seberapa besar materi yang akan diberikan paslon. Mereka, lanjut Massardi, lebih ingin melihat program nyata yang diberikan kedua paslon.
Tak hanya itu, menurut Massardi, kaum swing voters juga sudah merasa muak dengan saling ejek yang dilakukan baik oleh kedua paslon maupun tim sukses di belakang mereka.
"Mereka (paslon dan tim sukses) harus berubah. (Mereka) Tidak akan bisa mengubah masyarakat yang telah apatis dengan mereka," ujar Massardi.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mencairkan Dana Kelurahan pada Januari 2019. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kucuran dana itu dilakukan lantaran banyaknya keluhan masyarakat.
"Mulai tahun depan, terutama untuk kota, akan ada anggaran kelurahan. Banyak keluhan, ada dana desa kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat," ujar Jokowi, Jumat (19/10).
Kebijakan dana kelurahan, kata Jokowi, bakal diikuti pembentukan aturan operasional bersama dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran.
Namun, sejumlah pihak menilai ada muatan politis di balik langkah Jokowi mencairkan Dana Kelurahan tersebut. Pasalnya, pencairan Dana Kelurahan itu dilakukan jelang Pilpres 2019. (gst/asr)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2R3bCkF
No comments:
Post a Comment