Australia Tak Ingin Sekolah Hukum Siswa Gay

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Australia berencana menerbitkan larangan bagi sekolah swasta atau sekolah agama untuk menghukum siswa atau siswinya berdasarkan seksualitas mereka, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Perdebatan mengenai hak asasi memang sedang mengiringi momen pemilu federal pada 20 Oktober 2018.

"Saya akan mengambil langkah untuk memastikan kebijakan baru ini bisa diterapkan tak lama lagi, agar tak ada siswa atau siswi yang dipecat karena seksualitas mereka," kata Morrison, seperti yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (13/10).

Pernyataan tersebut membuat parlemen harus menanggapinya dalam dua pekan ke depan.

Sebelumnya Parlemen Australia telah mengesahkan pernikahan sesama jenis pada Desember 2017.

Aturan ini ditetapkan setelah 61,6 persen penduduk Australia menyatakan setuju akan pernikahan sesama jenis dalam pemungutan suara tahun lalu.

Momen tersebut disebut sebagai tonggak keberhasilan gerakan pro-gay di Australia, negara yang sempat melarang aktivitas homoseksual hingga 1997.

Sama seperti hak asasi, imigrasi akan menjadi satu isu panas dalam pemilu mendatang.

Belum lama ini dikabarkan Australia berencana membatasi imigran yang baru tiba untuk tinggal di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne dan Brisbane setidaknya untuk beberapa tahun dalam upaya mengatasi kepadatan perkotaan dan pemerataan pembangunan.

"Kami ingin melonggarkan tekanan jumlah penduduk di tiga kota besar dan dengan cepat mengembangkan negara bagian atau wilayah yang lebih kecil," ujar Alan Tudge, Menteri Infrastruktur dan Populasi, di Melbourne.

Tudge tidak merinci terkait penerapan rencana itu tetapi dia menegaskan aturan itu akan diikuti dengan insentif.

"Kita bisa menerapkan persyaratan di visa pendatang dan juga keharusan tinggal di tempat tertentu setidaknya selama beberapa tahun," ujarnya.

Seorang pejabat di kantor Tudge yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan imigran bisa dilarang tinggal di kota-kota besar hingga lima tahun.

Hampir 70 persen dari 186 ribu imigran ke Australia pada tahun lalu memanfaatkan visa imigrasi bagi orang yang memiliki keahlian. Data pemerintah menunjukkan hampir semua dari mereka pindah ke Sydney atau Melbourne.

Saat ini tidak ada batasan terkait lokasi tempat para imigran itu akan bertempat tinggal setelah mendapat visa imigran berdasarkan keahlian ini.

Rencana baru ini tampaknya akan mempengaruhi sekitar 40 persen imigran yang memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh warga Australia dan berencana akan mencari kerja setelah tiba di negara itu.

Aturan ini akan mengelompokkan lima kota yaitu Darwin, Perth, Hobart, Adelaide dan Canberra, sebagai pusat wilayah tempat tinggal imigran baru.

(ard)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2A8IiDS