Istikamah PKS di Oposisi Jokowi dan Upaya Cicil Dukungan 2024

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak ikut bergerilya mencoba kemungkinan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf. PKS dalam sikap istikamah menjadi oposisi ketika satu per satu partai politik yang segerbong mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, mulai membuka komunikasi dengan istana.

Seperti diketahui, tiga ketua umum parpol di kubu oposisi secara bergantian ke Istana Negara untuk berbincang dengan Jokowi. Ketiga ketum parpol oposisi yang menghadap Jokowi, yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

PKS, parpol pimpinan Sohibul Iman itu menyatakan memilih tetap menjadi oposisi sebagaimana keputusan Dewan Syuro PKS. Selain mendasarkan sikap kepada keputusan Dewan Syuro, PKS mengklaim merasa terhormat jika berada di luar pemerintah.

"Karena #KamiOposisi itu mulia dan sehat bagi demokrasi," ucap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani Ali Sera. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai sikap politik PKS tetap menjadi oposisi pemerintahan Jokowi merupakan pilihan yang rasional dan tepat. PKS, kata dia, tidak akan mendapat jatah menteri yang diharapkan atau strategis.

"Rasional dan bagus. Kenapa? Ketika mau ke koalisi pun tidak akan mendapat jatah posisi strategis karena kabinet penuh," ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/10).

Ujang menuturkan posisi PKS sebagai oposisi juga dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi ke depan. Ia menyebut pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya mengandalkan dukungan banyak parpol dalam bekerja. PKS akan menjadi satu pengecualian.

"Harus dihargai dan apresiasi keinginan PKS untuk menjadi partai oposisi," ujarnya.

Selain itu, Ujang juga menilai pilihan PKS menjadi oposisi juga terkait dengan kepentingan politik pada Pemilu 2024. Sebagai oposisi, ia melihat PKS ingin menjadi partai besar lewat dukungan para pihak yang tidak puas dengan kegagalan pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang.

Indikasi kegagalan pemerintah, lanjut Ujang, terlihat upaya pelemahan KPK lewat revisi UU KPK. Selain itu, ia melihat kegagalan pemerintah terlihat dari penolakan banyak pihak terhadap RKUHP.

"Dalam konteks itu maka kemungkinan besar rakyat akan merasa benci dan kesal terhadap pemerintah. Kalau itu terjadi maka sesungguhnya partai oposisi yang diuntungkan," ujar Ujang.
[Gambas:Video CNN]

Ujang menuturkan basis utama pendukung PKS berasal dari kegiatan liqo atau pengajian di masyarakat hingga kampus. Ia menilai kader PKS yang begerak di kegiatan liqo memiliki basis dan militansi tersendiri. Basis militansi PKS, kata dia sudah terbangun dan membuat suara PKS konsisten meski diterpa persoalan.

"Ditambah PKS ini akan mengambil ceruk partai lain yang masuk koalisi. Nah pendukung-pendukungnya yang kecewa, misalnya PBB, PAN, atau misalkan kelompok garis keras tidak ada aspirasi lain selain PKS," ujar Ujang.

Jika benar Gerindra, Demokrat dan PAN masuk dalam barisan pendukung pemerintah, maka PKS akan jadi petarung tunggal oposisi. PKS akan berjuang sendiri meski hanya bermodal 50 kursi di DPR. Total jika Gerindra, Demokrat dan PAN bergabung, maka Jokowi akan didukung 525 kursi di parlemen.

Namun bukan berarti PKS akan benar-benar menjaga jarak dengan pemerintah.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengatakan pihaknya hanya memenuhi silaturahmi dengan Jokowi setelah pembentukan kabinet di pemerintahan mendatang rampung dilaksanakan.

Ledia menegaskan itu pun Hanifa mengatakan sikap tersebut sesuai dengan yang pernah disampaikan Sohibul.

"Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa silaturrahimnya nanti setelah kabinet terbentuk," kata Ledia (jps/ain)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2BgRm9l