KontraS Sebut Tiap Kubu Sumbang Purnawirawan dengan Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut masing-masing kubu calon presiden-wakil presiden menyumbang purnawirawan TNI yang duduga atau sudah diputus terlibat pelanggaran HAM. Keseriusan penanganan kasus pelanggaran HAM pun diragukan siapapun yang jadi pemenang Pilpres 2019.

Kubu capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut menyumbang 10 jenderal, sementara kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki 9 jenderal diduga terlibat kasus HAM. Namun, itu belum termasuk Prabowo sendiri yang disebut dipecat dari TNI karena kasus penculikan aktivis 97/98.

"Dari kubu 01, terdapat sekitar 10 Purnawirawan yang terlibat (baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Di kubu 02, terdapat 9 Purnawirawan yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu," kicau KontraS, melalui akun Twitter-nya, Selasa (2/4).

Dari kubu 01 adalah Jenderal (Purn) Fachrul Razi (Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Timor Timur 1999), Letjen (P) Sutiyoso (peristiwa 27 Juli 1996, Kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa aktivis), Jenderal (P) Try Sutrisno (Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari), Jenderal (P) AM Hendropriyono (Talangsari 1989, Peristiwa 27 Juli 1996, Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Tomor Timur).

[Gambas:Twitter]
Selain itu ada Jenderal (P) Wismoyo Arismunandar (Peristiwa Talangsari), Jenderal (P) Wiranto (Tragedi Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II/kasus TSS, penculikan aktivis 97/98), Tomor Timur), Jenderal (P) Ryamizard Ryacudu (Peristiwa Aceh, Peristiwa Papua), Mayjen (P) WinSton Pardamean S (kasus bentrok TNI-Polri di Batam November 2014), dan Mayjen (P) Muchdi PR (penculikan aktivis 97/98, pembunuhan aktivis Munir).

Dari kubu 02, menurut KontraS, mereka adalah Letjen (Purn) Yunus Yosfiah (penembakan wartawan Balibo 5, Timor Timur 1999), Letjen Sjafrie Sjamsoeddin (DOM Aceh, Peristiwa Timor Timur, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan paksa), Brigjen (P) Chairawan Kadarsyah (penculikan aktivis 97/98).

Di samping itu, Mayjen (P) Glen Kairupan, Letjen (P) Yayat Sudrajat, Mayjen (P) Tono Suratman (Timor Timur 1999), Kolonel (P) Fauka Noor Farid (penghilangan paksa aktivis 97/98) , dan Mayor (P) Bambang Kristiono (penghilangan paksa aktivis 97/98).

"Keberadaan para terduga pelanggar HAM dalam barisan pendukung menunjukan ketidakseriusan calon presiden dalam rangka pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM ke depan. Namun, setidaknya kita tahu bahwa keduanya terjebak pada bayang-bayang purnawirawan," kicau KontraS.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

KontraS menduga keberadaan purnawirawan tersebut, baik yang tercatat atau tidak dalam timses, nantinya akan ditempatkan pada posisi strategis, seperti Wantimpres.

"Yang berdampak pada penundaan yang berlarut-larut (undue delay) terhadap penanganan peristiwa pelanggaran HAM [berat] masa lalu oleh Pemerintah," ujar KontraS.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim masalah penuntasan kasus HAM di era Presiden Jokowi masih terus berjalan.

Moeldoko menyebut keseriusan pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan kasus HAM dapat terlihat saat Jokowi menerima aktivis HAM dan keluarga korban di istana negara beberapa waktu lalu.

Sementara di kubu Prabowo, eks komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut Prabowo bukanlah pelaku pelanggaran HAM saat kerusuhan 1998. Menurut Pigai, penyelidikan Komnas HAM menyatakan Prabowo sebagai saksi.

Wiranto sendiri sempat memprotes keras soal tudingan pembiaran dalam kasus Timor Timur. Ia mengklaim sudah menjalankan tugas dengan baik saat jajak pendapat di sana.  Sedangkan para purnawirawan lainnya belum memberikan tanggapannya.

[Gambas:Video CNN]

(arh/gil)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2CPJ3Tg