"Menurut saya politis itu, dan itu enggak apa-apa karena [DPR] lembaga politik. Itu haknya DPR untuk menunda atau menetapkan sekarang," kata Mahfud di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
Penundaan itu kata Mahfud tidak masalah selama tidak melampaui akhir masa jabatan hakim yang akan diganti. Pengumuman yang direncanakan bulan Maret disebut masih aman.
Meski demikian, Mahfud mengakui ada kekhawatiran bahwa penundaan ini akan diwarnai lobi-lobi politik antarfraksi di Komisi III DPR yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Lobi ini diprediksi akan memakan waktu lama."Secara prosedural tidak masalah tetapi secara politis menjadi persoalan," kata Mahfud.
Salah satu kekhawatirannya adalah muncul tawar-menawar atau transaksi antara calon hakim dengan anggota dewan. Apalagi, kata dia, hal ini juga berkaitan dengan kepentingan partai politik jika nanti memiliki sengketa pemilu.
"Yang saya khawatir nanti, kalau misalnya calon-calon itu disodori semacam pakta tertentu, yang pakta tertentu yang itu tidak [mengutamakan aspek] integritas. Saya besok saya pilih asal begini-begini, gitu kan susah," ujarnya.Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan sebelumnya mengatakan penundaan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh fraksi.
"Jadi keputusannya tidak kami lakukan hari ini," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).
Dia menerangkan penundaan ini dilakukan lantaran fraksi-fraksi di Komisi III masih perlu melakukan konsolidasi internal. Selain itu, pihaknya juga masih berencana untuk mendengarkan pendapat dari tim ahli yang terlibat dalam uji kepatutan dan kelayakan.Tim ahli itu beranggotakan empat orang yang terdiri atas eks hakim MK dan akademisi yaitu Harjono, Maria Farida, Maruarar Siahaan, dan Eddy OS Hiariej.
[Gambas:Video CNN] (swo/arh)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping http://bit.ly/2SIIXpJ
No comments:
Post a Comment