"Anggaran riset dan pengembangan mencapai Rp26 triliun pada tahun ini. Jadi, sudah gede anggarannya sebetulnya," ujarnya di Istana Merdeka, Sabtu (16/2).
Namun, anggaran tersebut, sambung Jokowi, tersebar ke berbagai kementerian/lembaga (K/L). Karena, riset dan pengembangan dilakukan oleh masing-masing K/L. Padahal, dia mengakui seharusnya anggaran riset terintegrasi oleh satu badan atau lembaga sendiri.
"Tetapi, ini seharusnya sebuah kelembagaan besar agar arahnya jelas, tembakannya tepat, sehingga inovasi di negara ini bisa muncul. Sekarang, karena tersebar di K/L, fokusnya kemana-mana," imbuh Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu memang pernah mewacanakan akan membentuk sebuah lembaga bertajuk Badan Riset Nasional untuk mengelola dan menjadi tulang punggung sektor kerisetan di tingkat nasional. Tapi, sampai hari ini, rencana itu masih menjadi wacana.
Jokowi berjanji akan berusaha untuk terus meningkatkan anggaran riset ke depan. Ia juga meminta pihak swasta untuk ikut ambil bagian pada pengembangan riset. Dengan begitu, riset yang dilakukan tidak bertumpu pada pemerintah saja, tetapi juga bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan industri secara langsung, termasuk perdagangan elektronik (e-commerce).
"Intinya, kita harus mendorong dan mendukung baik yang namanya Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak, untuk memajukan ekonomi kita. Juga semua startup (perusahaan rintisan)," katanya.
Selanjutnya, untuk mendorong pengembangan riset oleh swasta, pemerintah terus mematangkan kebijakan pemberian insentif pajak terhadap pelaku usaha yang memberi kontribusi pada riset nasional.
"Itu masih dalam proses dibicarakan untuk diberikan super deduction tax dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan inovasi," jelasnya.
Dalam kebijakan super deduction tax, pengurangan pajak akan diberikan kepada perusahaan yang berkontribusi pada bidang vokasi dan riset. Pengurangan berlaku untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan di atas 100 persen, sehingga PPh yang dibayar badan usaha jadi lebih kecil.
Sebelumnya, CEO Bukalapak Achmad Zaky menilai niat pemerintah mengembangkan program industri 4.0 sulit terwujud bila alokasi anggaran riset terlalu rendah. Bahkan, menurutnya, alokasi anggaran riset Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk para tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
Berdasarkan data yang digunakannya, ia menyebut anggaran riset di Indonesia hanya mencapai US$2 miliar. Sementara, Singapura dan Malaysia masing-masing US$10 miliar. Sedangkan Amerika Serikat (AS) mencapai US$511 miliar.
"Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin," tulis Zaky beberapa hari yang lalu melalui akun Twitternya.
Cuitan itu kemudian dikecam para pendukung Jokowi dengan menggemakan tagar #UninstallBukalapak. Kubu lawan Jokowi ikut mengumbar tagar tersebut.
Atas kegaduhan itu, akhirnya Zaky menyampaikan permintaan maaf melalui cuitan dan bertemu langsung dengan Jokowi di Istana Merdeka pada pagi tadi.
(uli/bir)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping http://bit.ly/2IfnNLW
No comments:
Post a Comment