Golput, Aktivis West Papua Tuding Jokowi Prabowo Sama Saja

Jakarta, CNN Indonesia -- Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyatakan rakyat West Papua tidak akan mengikuti Pemilu 2019.

Pasalnya, pemerintah Indonesia dituding melakukan praktek politik ilegal di wilayah Papua, tidak berusaha memenuhi hak-hak rakyat Papua, serta memiliki dua capres yang punya rekam jejak buruk di Papua.

"Indonesia adalah negara yang melakukan kegiatan politik secara ilegal di atas wilayah itu, sejak pasca deklarasi operasi Trikora 19 Desember 1961," ujar juru bicara FRI-WP Surya Anta di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (13/2)

"Untuk itu kami mengambil sikap dan menyatakan bahwa, tidak mengikuti pemilihan presiden dan pemilihan umum 2019," tambahnya.

Surya menjelaskan yang dimaksud wilayah West Papua yang diklaim oleh pihaknya adalah wilayah yang terbentang dari Numbai sampai Merauke, Raja Ampat hingga Baliem, dan Pulau Biak sampai Pulau Adi.

Aliansi organisasi ini juga menilai kontestasi pemilu 2019 sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya dimana para peserta pemilu masih berusaha merebut suara dari rakyat Papua.

Dua capres di Pilpres 2019, Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan). (REUTERS/Darren Whiteside)

Namun, tidak ada upaya bagi para calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, ataupun partai politik untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak rakyat West Papua.

Senada, Sekretaris jenderal Kolektif Nasional Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional Samsi Mahmud mengatakan masyarakat Papua tidak ambil pusing dengan Pemilu 2019.

Selain tuduhan kegiatan politik ilegal Indonesia, menurutnya tidak ada parpol yang menyuarakan suara masyarakat di sana dan pelaksanaan pemilu hanya bertujuan melaksanakan praktek kolonialisme.

"Menjadi alat bagi pemerintah kolonial untuk menempatkan penguasa-penguasa lokal dalam mengamankan kepentingannya," ucap Samsi.

Di tempat yang sama, anggota AMP Erepul Sama menilai dua calon di Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, tak ada bedanya, terutama dalam hal penanganan pelanggaran HAM.

"Prabowo sendiri memiliki track record buruk di Papua dalam kasus Mapenduma. Namun bukan berarti Jokowi lebih baik," ujar Erepul.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"Jokowi telah membiarkan pelanggaran hak asasi manusia berulang kali terjadi misalnya kasus Paniai berdarah yang tak rampung," tambahnya.

Selain pernyataan sikap tidak akan mengikuti pemilu 2019, FRP-WP bersama AMP juga menyatakan tiga sikap lainnya. Yakni, menuntut pemberian hak penentu nasib sendiri, menuntut penarikan militer organik dan non-organik, serta menuntut akses jurnalis dan informasi untuk West Papua.

(ani/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping http://bit.ly/2thvt5S