Berpidato di depan Majelis Umum PBB dan sedikitnya 192 negara anggota, Mahathir mengatakan negara besar tidak bisa sewenang-wenang menuntut perubahan rezim suatu negara ketika mereka sendiri enggan mereformasi PBB menjadi badan yang lebih demokratis.
"Itu bukan (sifat) yang baik, itu adalah kemunafikan. Di satu sisi kalian semua mengatakan mereka harus demokratis, kalian menyebabkan perubahan rezim dan banyak perang sipil pecah untuk mencapai demokrasi tersebut," kata Mahathir di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (29/8).
"Tetapi di sini (PBB), yang kalian (negara besar) harus lakukan hanya menyerahkan hak veto kalian, tetapi kalian tidak senang melakukannya."Dalam kesempatan itu, PM berusia 93 tahun itu turut mendesak agar dominasi lima negara pemegang hak veto yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia berakhir di Dewan Keamanan PBB.
Mahahtir menyebut satu hak veto sebaiknya diperuntukan bagi dua negara anggota permanen dan tiga negara negara anggota non-permanen di dewan tersebut.
Tuntutan reformasi dalam tubuh PBB bukan yang pertama kali diutarakan Mahahtir. Pada 2003 lalu, ketika masih menjadi PM, Mahathir juga mengajukan desakan serupa di depan Majelis Umum.
Selain soal reformasi PBB, Mahathir juga mengangkat isu Laut China Selatan dalam pidatonya. Perairan itu masih menjadi sengketa antara China, Taiwan, dan sejumlah negara lain di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan Brunei.Dalam kesempatan itu, Mahathir menegaskan bahwa Malaysia tak terlibat dalam sengketa wilayah yang telah diklaim sepenuhnya oleh China tersebut.
"Kami tidak berpartisipasi dalam sengketa apapun dan dengan negara mana pun. Sejauh yang kami tahu, jika Laut China Selatan dan Selat Malaka terbuka, termasuk bagi jalur kapal perang asing-selama mereka tidak berhenti-kami tidak masalah," ujar Mahathir seperti dikutip The Strait Times. (rds/eks)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2OsolzI
No comments:
Post a Comment