Menurutnya, hal itu dilakukan guna menciptakan suasana kondusif dan demokratis di Pileg dan Pilpres tahun 2019.
"Yang saat ini menyuarakan ketidakpuasan dengan mengkampanyekan 'ganti presiden' di luar mekanisme parlemen dan di luar tahapan pemilu kiranya dapat menahan diri sampai tahapan kampanye pemilu legislatif dan presiden 2019," ujar Masinton dalam keterangan tertulis, Senin (27/8).
Masinton mengatakan konstitusi negara menjamin setiap warga negara untuk menentukan sikap politiknya masing-masing. Ia berkata ada dua mekanisme untuk menentukan sikap politik, yakni lewat parlemen dan pemilu.
Namun, ia juga mengingatkan hak warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Selain kepada pendukung #2019GantiPresiden, Masinton juga meminta para pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 untuk menahan diri. Ia menyarankan dukungan kepada Jokowi agar kembali menjadi presiden dilakukan saat tahapan penetapan capres-cawapres selesai dilaksanakan.
Tahapan itu, kata dia memberi ruang bagi masyarakat yang puas dan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi untuk beradu gagasan.
"Untuk yang puas maupun yang tidak puas silakan berkampanye, adu gagasan untuk kemajuan Indonesia, nanti setelah penetapan pasangan capres-cawapres secara resmi oleh KPU bulan September 2018 ini. Sabar bro," ujarnya.
Selain waktu kampanye, Masinton mengimbau semua pihak tidak menggunakan cara serampangan, seperti menghasut atau memprovokasi massa secara terbuka. Sebab, ia khawatir hal tersebut membawa dampak dan ekses negatif bagi demokrasi.
"Ada baiknya simpatisan yang berbeda dukungan dan sikap politiknya (pro-kontra), yang puas dan yang tidak puas agar masing-masing dapat berkhidmat dan colling down, saling menahan diri dan tidak saling memamerkan sikap politiknya dengan cara-cara provokatif," ujar Masinton.
No comments:
Post a Comment