"Secara hukum kami menang di pengadilan, tapi KTP tidak dianggap ada. Anehnya untuk kepentingan pemilu yang akan datang 2019 mereka masuk semua. Bahkan warga yang tidak tinggal di situ, dimasukin semua," kata Koordinator Ciliwung Merdeka, lembaga pendamping warga Bukit Duri, Sandyawan Sumardi saat dihubungi, Rabu (5/9).
Ratusan rumah warga di Bukit Duri digusur oleh Ahok pada 2016 lalu.
Penggusuran dilakukan tanpa ada uang kerahiman atas bangunan yang digusur. Pemprov DKI melakukan penggusuran itu demi memuluskan proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk menanggulangi banjir.Lebih lanjut Sandyawan berkata pihaknya kini semakin ragu dengan konsep penataan kampung yang digagas Gubernur Anies Baswedan.
Ciliwung Merdeka sudah mengajukan desain rancangan kampung susun sebagai ganti bagi warga Bukit Duri. Bahkan mereka sudah memberi opsi lahan untuk digunakan.
"Itu ternyata isinya kebanyakan hanya beautifikasi, tidak ada substansi persiapan untuk membangun Kampung susun itu. Ternyata tidak dianggap ada warga gusuran ini," lanjut dia.Sebelumnya, Anies berjanji bakal memfasilitasi hunian baru bagi warga Bukit Duri yang digusur Ahok pada 2016. Anies menggagas konsep community action plan (CAP) atau pembangunan yang melibatkan masyarakat.
Rencananya Anies ingin membuat hunian sementara alias selter sebelum membangun kampung susun. Namun Anies mencoret anggaran pembangunan selter di Bukit Duri, Jakarta Selatan dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018.Dalam dokumen Pembahasan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 yang diterima CNNIndonesia.com, anggaran senilai Rp5,98 miliar itu dicoret karena tak ada lahan. (wis)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2oHzyhB
No comments:
Post a Comment