Polisi dan BPH Migas Perketat Pengawasan Distribusi BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperketat pengawasan distribusi BBM dan gas melalui pipa. Pengetatan mereka lakukan dengan menggandeng pihak Mabes Polri.

Kedua lembaga tersebut awal pekan ini telah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Polri agar pengetatan pengawasan tersebut bisa dilakukan. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan langkah tersebut dilakukan karena saat ini distribusi BBM dan keamanan di wilayah kerja migas masih mengalami banyak gangguan.

Untuk masalah keamanan, saat ini ada 328 gangguan dan keamanan di wilayah hulu migas. "Seperti pencurian migas pengeboran liar, demonstrasi, itu masih banyak," katanya di Jakarta, Senin (17/9).

Amien mengatakan jika pengawasan tidak diperketat, pencurian minyak bisa berpotensi merugikan keuangan negara. Kerugian tersebut sebenarnya sudah bisa terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini. 

"Neraca pembayaran kita yang defisit tersebut salah satunya karena masalah itu," katanya.

Kepala BPH Migas Fanshurullah mengatakan MoU yang dibuat awal pekan ini merupakan perpanjangan kerja sama. Sebelumnya, 2013 sampai 2018 ini, BPH Migas telah melakukan kerja sama serupa.

Dalam kerja sama tersebut, pihaknya dan Polri sudah berhasil mengungkap 3.051 kasus pencurian minyak. Dari kasus yang terungkap tersebut, ada 17,5 juta liter yang berhasil dielamatkan. 

"Dengan kata lain, nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp150 miliar," katanya.  

Kapolri Tito Karnavian mengatakan setelah penandatanganan MoU, pihaknya akan langsung bekerja menjaga keamanan distribusi BBM.

"Kami melihat poin penting apa yang dipikirkan sektor energi sangat penting bagi ketahanan suatu bangsa," katanya. 

(CTR/agt)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2xs2E8G