"Diinternal kami, direncanakan selesai tahun ini. Tapi ada prosedur lagi yang harus kami lakukan karena PMK kan harus ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)," ujar Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I BKF Rustam Effendi di Jakarta, Kamis (27/9).
Saat ini, pembebasan PPN hanya diberlakukan untuk tiga sektor, yakni jasa maklon, konstruksi, serta perbaikan dan perawatan. Rencananya, pembebasan PPN akan diperluas ke sektor jasa teknologi dan informasi, penelitian dan pengembangan, persewaan alat angkut, penggunaan transportasi, operasional, dan perdagangan.
"Untuk jasa teknologi itu penting karena anak muda, produsen film dan aplikasi di luar (negeri) juga diperlakukan (PPN) nol persen juga," terang dia.
Perluasan pembebasan PPN dilakukan pemerintah sebagai langkah guna mengatasi neraca transaksi jasa yang defisit sejak 2010 hingga kuartal II 2018.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2010 lalu jumlah defisit neraca transaksi berjalan sebesar US$9,79 miliar. Angkanya terus meningkat hingga menyentuh US$12,07 miliar pada 2013.
Beruntung, jumlah defisit neraca transaksi berjalan sektor jasa pada tahun lalu hanya US$7,86 miliar. Sementara, pada kuartal II 2018 ini jumlah defisitnya tercatat US$1,78 miliar.
Rustam menambahkan, pihaknya tetap akan meminta masukan dari berbagai pihak agar kebijakan pembebasan PPN bisa mendorong ekspor jasa lebih kencang.
"Perlu dilihat komprehensif agar ketika kami intervensi dari sisi pajak hasilnya bisa signifikan," pungkas Rustam. (aud/agi)
from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2Q8ZdeD
No comments:
Post a Comment