Evaluasi 5 Tahun Jokowi-JK
CNN Indonesia | Jumat, 18/10/2019 07:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo (Jokowi) akan kembali dilantik menjadi Presiden Indonesia untuk periode kedua pada Minggu (20/10) mendatang. Segudang janji untuk mengerek laju ekonomi sudah diucapkan, mulai dari tiga kartu sakti hingga infrastruktur langit.Sebelum membuka lembaran baru, tak ada salahnya melihat kembali realisasi dari target di bidang ekonomi yang telah dijanjikan Presiden ketujuh Indonesia itu pada periode pertama pemerintahannya. Hasilnya, pencapaian target masih jauh panggang dari api.
Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai Target
Pada kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 lalu, Jokowi berjanji akan membawa Indonesia mencicipi pertumbuhan ekonomi di angka 7 persen. Bahkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan ekonomi mencapai 8 persen. Nyatanya, realisasi target masih di bawah harapan.
Tercatat, laju ekonomi Indonesia masih terjebak di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, meski trennya cenderung meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekonomi hanya tumbuh 4,79 persen pada 2015, jauh di bawah target yang dipatok 5,7 persen kala itu.
Pada 2016, pertumbuhan ekonomi tercatat membaik ke posisi 5,02 persen. Kemudian, naik menjadi 5,07 persen di 2017 dan 5,17 persen di 2018. Sementara per semester I 2019, ekonomi berada di angka 5,06 persen atau lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini, 5,3 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sulit mewujudkan janji pertumbuhan ekonomi karena kondisi global berubah di tengah jalan. Misalnya, harga komoditas di pasar dunia tidak setinggi periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu masih mampu membawa Indonesia menggenggam pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 6 persen.
Lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba melakukan proteksi terhadap perdagangan dengan sejumlah negara. Bahkan, Trump tak segan memulai perang dagang dengan China.
Selain itu, berbagai konflik geopolitik turut memberi warna pada kondisi ekonomi global. Tak ketinggalan, kebijakan moneter berbagai bank sentral di dunia ikut memberi andil pada ekonomi global yang pada akhirnya berimbas ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Situasi internasional tidak kondusif. Kalau tidak kondusif, yang terjadi negara emerging market dirugikan seperti tahun lalu," ujar Darmin, beberapa waktu lalu.
Setumpuk masalah itu kemudian membuat ekonomi Tanah Air sulit melaju. Dampak utamanya langsung terasa ke kinerja ekspor dan investasi.
Padahal, kedua indikator itu justru ingin pemerintah tingkatkan agar konsumsi rumah tangga tak 'kelelahan' menopang perekonomian. Hasilnya, ketika impor meningkat, ekspor melempem, dan minim devisa masuk ke dalam negeri, maka neraca pembayaran dan transaksi berjalan jadi bermasalah.
"Kami semua tahu, di bidang perdagangan internasional, indikator neraca pembayaran saya kira menjadi titik lemah yang utama," ucapnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan Jokowi gagal mewujudkan janjinya karena kebijakan reformasi struktural dan perencanaan pembangunan tidak dijalankan dengan benar. Misalnya, pembangunan infrastruktur hanya dirancang dengan masif tanpa perhitungan keekonomian yang jelas.
Hasilnya, tak jarang infrastruktur yang telah dibangun justru tidak memberi dampak ekonomi yang besar kepada Indonesia. Padahal, ketika kondisi ekonomi global tidak cukup mendukung, pemerintah seharusnya bisa melakukan pembangunan dengan realistis yang memberikan dampak ke pertumbuhan dengan cepat.
Begitu pula dengan pelaksanaan kebijakan reformasi struktural melalui penerbitan 16 paket kebijakan yang berisi soal deregulasi perizinan. "Paket kebijakan tidak dimonitor dan dievaluasi agar benar-benar efektif. Sementara kebijakan yang bisa dengan cepat memacu konsumsi dan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan tidak banyak dilakukan," tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah masih belum bisa benar-benar menjaga daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya bertahan di kisaran 5 persen. Padahal, suka tidak suka, Indonesia masih harus bergantung pada indikator tersebut. Untungnya, inflasi mampu dijaga rendah di kisaran 3 hingga 4 persen.
"Konsumsi rumah tangga seharusnya minimal 6 persen dan investasi sekitar 8 persen. Tapi konsumsi masih di kisaran 5 persen dan investasi justru menurun. Akibatnya, pertumbuhan tidak mencapai target," ungkapnya.
 Presiden Jokowi Resmikan Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3-4. (CNN Indonesia/Artho Viando). |
Jokowi sejatinya tidak memiliki target khusus dalam hal peringkat daya saing. Namun, ia ingin Indonesia memiliki daya saing yang tak kalah dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Hanya saja, peringkat daya saing Indonesia masih tertinggal, khususnya dengan Singapura dan Malaysia. Singapura bahkan berhasil berada di puncak peringkat negara paling berdaya saing pada tahun ini versi World Economic Forum (WEF).
Sementara, prestasi Indonesia justru turun naik. Ibu Pertiwi berada di peringkat ke-37 pada 2015, lalu turun ke-41 pada 2016. Kemudian naik ke posisi 36 pada 2017. Namun, turun lagi ke posisi 45 pada 2018 dan merosot ke peringkat 50 pada 2019.
Darmin berkilah dan menyatakan pemerintah sebenarnya sudah berhasil melakukan berbagai perbaikan pada indikator daya saing Indonesia. Misalnya, reformasi kebijakan secara struktural melalui percepatan izin investasi dengan sistem perizinan yang terintegrasi dalam jaringan (Online Single Submission/OSS).Selain itu, melalui berbagai penyederhanaan izin, syarat, prosedur, hingga penghapusan kriteria khusus ketika dunia usaha ingin melakukan kegiatan investasi dan perdagangan. Bahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan penyatuan undang-undang alias omnibus law untuk kian meningkatkan percepatan perizinan.
Sayangnya, kata Darmin, Indonesia kalah cepat dari negara-negara tetangga, sehingga peringkat daya saing cenderung turun. Di sisi lain, di saat peringkat daya saing Indonesia merosot, peringkat daya saing Vietnam tahun ini berhasil melompat 10 peringkat dari posisi 77 ke 67.
Ekonom Senior Faisal Basri menilai peringkat daya saing Indonesia wajar turun karena minimnya perbaikan yang dilakukan pemerintah. Hal ini tercermin dari beberapa indikator penilaian daya saing yang memang rendah.
Misalnya, indikator kemampuan inovasi hanya mendapat skor 37,7. Lalu, indikator transparansi hanya mendapat skor 38. Begitu pula dengan indikator pasar tenaga kerja, adopsi informatika, komputer, dan teknologi, produk pasar, hingga institusi cukup rendah.Artinya, kata Faisal, penurunan peringkat daya saing tak semata-mata karena negara lain berhasil melaju lebih cepat dan tinggi. Toh, Indonesia seharusnya bisa mengantisipasi cepatnya langkah para negara tetangga.
Dari kondisi ini, Faisal pun memberi 'lampu kuning' kepada pemerintah agar segera melakukan perbaikan. Sebab bila tidak, Indonesia bisa saja disalip Vietnam.
"Perbaikan di Indonesia perlu diakselerasikan agar tidak disusul oleh Vietnam yang belakangan ini menunjukkan perbaikan pesat di berbagai bidang," tuturnya.
(uli/sfr)
1 dari 2
No comments:
Post a Comment