Ia menyebut vonis tersebut merupakan proses hukum yang dijadikan manuver politik. Menurut dia, apabila kriminalisasi serupa selalu dipergunakan maka akan menjerat banyak orang.
"Ini adalah satu kasus yang sangat aneh. Kenapa ini saya katakan lonceng kematian demokrasi? Karena betul-betul hukum di sini diperlihatkan sebagai manuver politik," ujar Fadli dalam acara solidaritas Ahmad Dhani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Fadli menilai banyak kasus yang dilaporkan oleh pihaknya namun tidak ditindaklanjuti. Menurut dia, sejak era kampanye Pilpres 2014 yaitu Prabowo-Hatta, berlanjut ke era Anies-Sandi dan saat ini pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah terjadi berbagai diskriminasi dan kriminalisasi.
"Saya melaporkan kurang lebih beberapa kasus, kemudian tidak ditindaklanjuti," katanya.
Ia memberi contoh kasus yang juga menimpa aktivis Rocky Gerung dan Buni Yani. Menurutnya kedua kasus tersebut sebagai bentuk perlakuan tidak adil, serupa dengan kasus yang menjerat Dhani.
Fadli juga menyinggung soal polemik Tabloid Indonesia Barokah. Hal ini kata Fadli juga menjadi contoh kasus yang sangat lambat untuk ditindaklanjuti karena dilaporkan dari kubu paslon nomor urut 02.
"Ada lagi tabloid Indonesia barokah. Kalau yang berkaitan dengan kita pasti langsung diusut, langsung ditangkap, mungkin dalam satu jam langsung diumumkan, tapi kasus ini kita lihat seakan-akan seperti slow motion," tuturnya.
Pada Senin (28/1), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada musisi Ahmad Dhani Prasetyo dalam kasus ujaran kebencian.
Kasus tersebut berjalan sejak Juli 2017. Dhani dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian atas cuitannya pada Maret 2017 di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST. Akun tersebut berisi unggahan 'Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP'.
(ani/pmg) from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping http://bit.ly/2sWli6v
No comments:
Post a Comment